Hulu Sungai Tengah, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menegaskan pentingnya penguatan peran daerah dalam pengendalian inflasi dengan fokus pada komoditas lokal penyumbang kenaikan harga. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pengendalian inflasi yang digelar di Auditorium Setda HST, Senin (9/2/2026).
Bupati HST Samsul Rizal melalui Wakil Bupati Gusti Rosyadi Elmi menyampaikan bahwa pengendalian inflasi memerlukan kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Meski sebagian besar kebijakan inflasi menjadi kewenangan pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis, khususnya pada pengendalian komoditas lokal.
“Inflasi ini porsi besarnya memang pusat, tapi ada juga peran daerah,” ujar Wakil Bupati.
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas lokal seperti beras, cabai, dan ikan menjadi penyumbang signifikan terhadap pergerakan inflasi di daerah. Karena itu, pengendalian inflasi dinilai sangat urgen mengingat dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan miskin.
“Sangat urgen karena inflasi tinggi berdampak besar bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di HST,” katanya.
Berdasarkan struktur ekonomi daerah, sekitar lima persen penduduk HST tercatat berada dalam kategori miskin. Selain itu, sekitar 38 persen masyarakat tergolong rentan miskin dan berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan akibat faktor tak terduga. Secara keseluruhan, hampir separuh penduduk HST berada dalam kondisi rentan terhadap tekanan ekonomi, dengan sekitar 118 ribu jiwa berada pada desil satu hingga lima yang berhak menerima bantuan pemerintah.
Wakil Bupati menegaskan, tujuan utama pengendalian inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus dan tidak semakin terpuruk secara ekonomi. Ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan penyebab utama kenaikan harga.
“Jangan melakukan langkah Jaka Sembung, tidak ada hubungannya,” tegasnya.
Ia mencontohkan, pelaksanaan pasar murah minyak goreng tidak akan efektif jika komoditas utama penyumbang inflasi justru berasal dari ikan atau cabai. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan data yang akurat dan berkelanjutan terkait komoditas penyebab inflasi.
Langkah yang dinilai lebih tepat adalah operasi pasar maupun subsidi langsung yang menyasar komoditas penyumbang inflasi tersebut. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap pembahasan tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
Dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, Pemkab HST optimistis stabilitas inflasi daerah dapat terjaga pada bulan-bulan berikutnya, sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi.
