Hulu Sungai Tengah, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memaparkan hasil Indeks Ketahanan Pangan (IKP) serta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2025 dalam kegiatan ekspose yang digelar di Hotel Aeris Banjarbaru, Kamis (11/12/2025).
Acara dibuka Bupati Samsul Rizal dan dihadiri narasumber dari Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, BPS, camat, serta perangkat daerah. Seluruh peserta menaruh perhatian pada agenda strategis terkait kondisi ketahanan pangan daerah.
Bupati Samsul Rizal menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga akses, mutu, keamanan, distribusi, serta pemerataan pasokan bagi masyarakat.
“Penyusunan indeks ketahanan pangan menjadi langkah penting memberi gambaran komprehensif kondisi pangan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa melalui pengukuran aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah rentan serta faktor penyebab kerentanan pangan. “Data ini akan menjadi landasan kebijakan dan strategi peningkatan ketahanan pangan Kabupaten HST,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan komitmen memperkuat sektor pangan, antara lain melalui peningkatan produktivitas pertanian, penyiapan cadangan pangan daerah, pengendalian inflasi, serta penguatan kelembagaan petani. “Saya mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan HST, Muhammad Afni Hidayat, melaporkan bahwa IKP HST tahun 2025 mencapai angka 85,67. “Angka tersebut meningkat dibanding 79,06 pada tahun 2024 dan menempatkan HST pada posisi keenam nasional,” jelasnya. Kenaikan ini sekaligus membawa HST masuk kategori daerah tahan pangan tinggi pada tahun berjalan.
Dalam pemetaan FSVA 2025, Kabupaten HST juga berhasil menurunkan jumlah desa rentan pangan dari 12 menjadi 11 desa. “Penurunan ini menunjukkan peningkatan efektivitas program intervensi pangan dan penguatan kapasitas masyarakat desa,” katanya.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat arah kebijakan ketahanan pangan, khususnya terhadap desa-desa yang masih memerlukan prioritas penanganan. “Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan langkah kolaboratif untuk mengurangi kerentanan pangan secara bertahap serta berkelanjutan,” tutup Afni.
